Sekilas Info

Kejaksaan Sintang Geledah Kantor PDE dan LPSE

SINTANG | SenentangNews.com- Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang menggeledah ruang Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan ruangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (16/3).

SINTANG | SenentangNews.com- Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang menggeledah ruang Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan ruangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kamis (16/3).

Pengeledahan dilakukan terkait lanjutan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Hand Tracktor tahun 2012.

Telihat beberapa file soft kopi dokumen milik LPSE, turut di ambil oleh petugas kejaksaan. Dalam penggeledahan tersebut, kepala LPSE tampak juga hadir disana.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sintang, Coky Saulus Sianipar mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari dokumen baru yang diminta oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk sementara saya tak bisa menyebutkan dokumennya apa karena ini bersifat rahasia dan hanya untuk komsumsi penyelidikan saja. Data lain sudah ada, data yang kita ambil ini untuk melengkapi data yang ada," ujarnya ketika ditemui disela-sela pengambilan data.

Sementara itu Kepala LPSE, Hari Noviyanto mengatakan penggeledahan tersebut membuktikan bahwa data yang diminta oleh pihak terkait masih ada.

"Kita tak mengetahui adanya data yang diminta karena itu ranahnya ULP, kita hanya bagian verifikasi saja, teknisnya lebih kepada ULP karena itu bukan ranahnya kita.Data yang disistem masih utuh, dari pelelangan pertama hingga hari ini data itu masih terback up semua," tukasnya.

Seperti Diketahui bahwa kasus dugaan tindak pidana pengadaan Hand Traktor bergulir di kejaksaan negeri Sintang sejak tahun 2012 telah menetapkan empat tersangka yakni RM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), YN selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DM selaku Pokja pengadaan serta GN selaku kontraktor.

Sementara itu Kasus Tipikor pengadaan handtractor di di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada 2012 ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp800 Juta.(uli/red)