Sekilas Info

Fraksi DPRD Beri Catatan, Serapan Anggaran Rendah, Realisasi Tak Sampai 50 persen

Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap realisasi terhadap laporan realisasi semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 di ruang Sidang Paripurna, Senin (1/8/2022)

SINTANG | SenentangNews.com- Serapan APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 pada semester I masih berada di kisaran 50 persen. pemerintah Kabupaten Sintang pun diingatkan untuk memperhatikan masih minimnya realisasi anggaran tersebut.

Itu disampaikan hampir seluruh fraksi-fraksi di DPRD Sintang saat paripurna penyampaikan pandangan Umum terhadap laporan realisasi semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2022 di ruang Sidang Paripurna, Senin (1/8/2022).

Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PKB dan Demokrat. Mereka menilai, kinerja Pemda Sintang belum optimal dalam realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari laporan semester pertama yang belum mancapai 50 persen.

“Seyogianya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Dari sisi anggaran juga telah terpenuhi. “Tapi pada pelaksanaannya, masih ada anggaran yang tidak terealisasi. Ini harus menjadi catatan ke depan,” kata Agustinus juru bicara fraksi PDI Perjuangan.

Agustinus meminta Infrastruktur jalan dan jembatan benar-benar mendapat perhatian. Baik dari aspek ketersediaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Ini jadi hal sangat penting, karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat.

“Infrastruktur harus menjadi hal penting dalam pembangunan Sintang ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Mainar Puspa Sari mengatakan, pelaksanaan anggaran tidak cukup jika hanya diukur dari standar akuntansi berbasis aktual. Melainkan harus diukur atas efisiensi dan efektivitas, terhadap daya ungkit pembangunan.

Fraksi ini meminta Pemda Sintang fokus pada peningkatan pendapatan. Karena komponen ini menjadi modal pemerintah, dalam mempercepat pembangunan.

“OPD harus dilakukan audit untuk perencanaan dan penyerapan anggarannya. Semua harus dihitung, termasuk sumber daya manusianya. Jangan sampai dikasih anggaran besar, tapi tak tahu cara pemanfaatannya,” ungkap Mainar.

Selanjutnya, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Alpius, menekankan pentingnya peningkatan komponen pendapatan daerah. Diharapkan pihak pemerintah bisa melakukan langkah yang kreatif untuk mengoptimalkan hal tersebut. Fraksi PKB menilai, kegiatan pembangunan di daerah perbatasan masih sangat minim, utamanya pembangunan akses jalan.

Oleh sebab itu, bupati diharap bisa mengalokasikan anggaran lebih berimbang ke wilayah perbatasan. “Belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus lebih prioritas, dibanding belanja pemenuhan birokrasi. Hak masyarakat mendapat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus diutamakan,” katanya.

Adapun, Fraksi Hanura meminta Pemerintah Sintang dapat melakukan evaluasi terhadap investasi perkebunan kelapa sawit yang masuk ke Sintang. mereka menilai keberadaan investasi di Sintang lebih banyak menyengsarakan masyarakat ketimbang manfaatnya,"kata Lim Hie Soen.

Terakhir, pandangan umum dari Fraksi Amanat Persatuan memandang pembangunan di Kabupaten Sintang masih belum merata, beberapa bagian daerah mendapatkan jatah pembangunan bernilai miliaran rupiah, sedangkan daerah yang lain mendapatkan porsi yang sedikit. “Perlu ada asas pemerataan pembangunan,”kata Jhon Xipli.

Ketua DPRD Florensius Ronny meminta Pemda Sintang untuk menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan masing-masing fraksi.Mengingat hal ini penting, untuk mewujudkan pembangunan berkualitas dan berimplikasi bagi masyarakat.

“Kami tentu berharap agar poin-poin catatan yang disampaikan mendapat perhatian pemerinta. Kemudian bisa segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan,” harapnya.

Penulis: Oktavianus Beny
error: Content is protected !!