Sekilas Info

Problem Dalam Mata Rantai Sawit Dari Kebun Hingga Angkutan TBS dan CPO, Nekodimus: Selain Nasib Petani Banyak Sektor Lain Kesulitan

Nekodimus, Anggota DPRD Sintang.

SINTANG | SenentangNews.com – Untuk mengetahui nasib masyarakat dalam pusaran mata rantai perkebunan sawit, jangan hanya melihat dari sisi nasib para petaninya saja. Banyak sektor lain yang juga mengalami kesulitan.

Menurut Nekodimus, anggota DPRD Sintang yang juga sebagai petani sawit swadaya, para petani sawit swadaya saat ini tengah dihimpit oleh melorotnya harga tandan buah segar (TBS) yang hanya Rp. 1.200,- serta meroketnya harga pupuk. Akibatnya petani hampir tidak mampu lagi memelihara tanaman sawitnya.

“Saya bukan hanya berkomentar namun turut merasakan, karena saya juga petani sawit swadaya. Tanaman saya gelombang yang pertama sudah memasuki tahun tanam sembilan tahun, disusul gelombang kedua memasuki unia tahun ke lima,” ucap Nekodimus.

Kesulitan bukan hanya menimpa petani. Banyak sektor lain yang erat hubungannya dengan lalu-lintas TBS dan Crude Palm Oil (CPO) yang sama-sama mengalami kesulitan. Contohnya, masyarakat yang menggeluti bidang usaha angkutan TBS dan crude palm oil (CPO), saat ini tengah kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) Solar.

“Kendaraan angkutan milik warga pedalaman tidak pernah merasakan BBM subsidi. Harga solar jika sudah ada di pedalaman harganya mencapai 15.000/ liter. Bahkan bagi kendaraan di kota pun, sulit untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi di SPBU. Kondisi ini diperparah dengan kondisi infrastruktur yang buruk,” kata Nekodimus, Jumat (24/6/2022) siang di Sintang.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, jika pun BBM solar untuk kendaraan angkutan TBS dan CPO tidak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi, sebagaimana Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu, ketersediaannya di SPBU harus terjamin.

Nekodimus juga bertanya, yang dimaksud rekomendasi dalam peraturan No 17 Tahun 2019 seperti apa, perangkat daerah yang mana yang memiliki kewenangan, prosedur apa harus ditempuh untuk memperolehnya. Masyarakat tidak pernah mengetahui karena tidak pernah disosialisasikan.

Padahal peraturan tersebut sudah cukup lama, karena telah diundangkan pada 31 Oktober 2019 dan berlaku sejak 31 Oktober 2019. Jika angkutan TBS dan CPO harus menggunakan BBM Keekonomian, biasa disebut BBM industri, juga wajib disosialisasikan agar tidak terjadi konflik di SPBU.

“Kita berharap Pemerintah Pusat secepatnya mengatasi sistem Tata kelola perdagangan sawit ini. Agar semua sektor usaha dalam mata rantai perkebunan sawit tidak terpuruk lebih jauh,” pungkas Nekodemus.

Penulis: Kris Lucas
Photographer: Kris Lucas
error: Content is protected !!