Sekilas Info

Naskah Akademik Tiga Raperda Inisiatif DPRD Sintang Dipresentasikan

Bapemperda DPRD SIntang Mempersentasikan tiga naskah raperda inisiatif di Universitas Tanjungpura

SINTANG | SenentangNews.com- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang kini tengah membahas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Sintang yang penerapannya diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Sintang.

Pada Selasa (21/6/2022) kemarin Bapemperda DPRD Sintang melakukan Kunjungan Kerja ke Universitas Tanjungpura untuk memperkaya referensi dalam membahas raperda inisiatid DPRD Sintang tahun 2022.

“Ada tiga raperda inisiatif DPRD SIntang yang masih dalam pembahasan dan ditargetkan selesai dalam waktu tahun ini," ujar Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny usai menggelar rapat dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Untan kemarin.

Menurut Ronny adapun tiga raperda inisiati DPRD pertama raperda tentang perlindungan dan pelestarian adat dan budaya daerah, kedua raperda tentang pengelolaan usaha pembangunan pola kemitraan plasma perkebunan sawit, selanjutnya ketiga raperda tentang penetapan tanah adat, mekanisme penerbitan surat pernyataan tanah, surat keterangan tanah dan pemanfaatannya.

Dikatakan Ronny ada beberapa masukan terkait sejumlah raperda inisiatif yang akan dibahas di DPRD. Dimana dari sejumlah tahapan, ada naskah akademik yang kebetulan kali ini dilakukan oleh Perwakilan Universitas Tanjungpura.

Salah satu yang sudah dipresentasikan adalah raperda tentang pengelolaan usaha pembangunan pola kemitraan plasma perkebunan sawit. “Maksud dan tujuannnya adalah bagaimana di Sintang ini ada payung hukum, untuk perkebunan yang juga memayungi kepentingan petani. Sebab selama ini ada hak-hak dan aspirasi mereka yang tidak sampai dan tidak terakomodir,” jelasnya.

Lembaga DPRD Sintang kata Ronny, berharap agar pemkab Sintang juga terlibat langsung di dalamnya. Terlibat untuk segera membentuk payung hukum pembentukan raperda inisiatif dan kelengkapannya, agar warga dengan produk perkebunannya selama ini bisa terakomodir.

“Akhir-akhir ini persoalan perkebunan di Sintang sering mencuat ke publik. Makanya melalui raperda inisiatif DPRD Sintang kita harapkan permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, bisa mendapatkan kepastian hukum misalnya produk kelapa sawit dari petani mandiri yang tidak sama dengan warga pemilik perkebunan mitra dengan perusahaan. makanya ini yang coba kita amankan dengan kehadiran raperda ini,” ujarnya.

Penulis: Oktavianus Beny