Senen: Dinsos Harus Rajin Update Data

SINTANG | SenentangNews.com–Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat tak pernah putus memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Dari banyaknya bantuan yang diberikan tersebut, tak jarang pula terdengar kabar bahwa sejumlah bantuan diberikan tidak tepat pada sasaran sehigga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono berharap bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik itu dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat harus tepat sasaran sehingga masyarakat yang dibantu dapat merasakan asas manfaatnya.

“Bantuan diberikan harus pada orang tepat sehingga tak menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarat itu sendiri,” ucapnya ketika ditemui saat Launching Optimalisasi Puskesos Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial (Ompu Betabas) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Bersama Tuntaskan Bantuan Sosial (Puskesos Betabas) di Dinas Sosial, Kamis (19/5/2022) kemarin.

Untuk itu, Senen mengapresiasi adanya Puskesos Betabas ini dengan harapan dapat membantu mempercepat dan mempermudah koordinasi maupun koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Saya yakin sekali dengan adanya Puskesos yang nantinya akan dibangun di beberapa desa maupun kelurahan akan mampu menyuguhkan data penerima bantuan yang lebih valid. Intinya pendataan terlebih dulu, jika data valid maka tidak adalagi namanya salah sasaran,” ujarnya.

Politisi PAN ini juga meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Sintang untuk terus mengupdate data terlebih lagi mengenai kemampuan ekonomi masyarakat khususnya penerima manfaat. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya ketimpangan dan bahkan kecemburuan sosial di masyarakat yang dapat menyebabkan situasi dan kondisi masyarakat tidak nyaman.

“Dinsos harus rajin update data. Ini penting. sebab data yang tidak update bisa membuat konflik di masyarakat karena sebagian mereka merasa bahwa mereka berhak menerima daripada orang lain yang dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih layak. Kondisi ini bisa menyebabkan konflik horizontal, tentu ini yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.