Sekilas Info

Respon SE Dirjen Perkebunan, Pemkab Sintang Harap Pabrik CPO Tak Turunkan Harga TBS

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Elisa Gultom memberikan SE kepada manejer Pabrik PT PSL yang beroperasi di Sungai Ringin

SINTANG I SenentangNews.com- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sintang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke dua pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Sintang, Rabu (27/4/2020).

Sidak ke dua Pabrik yakni PT Permata Subur Lestari (PSL) dan pabrik Julong grup tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom didamping Kabid Pengembangan Perkebunan, Arif Setia Budi dalam rangka menindaklanjuti surat edaran direktur kementrian pertanian tertanggal 25 April 2022 tentang bahwa CPO tidak termasuk dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sintang, elisa Gultom mengatakan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan bahwa semua pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Sintang bisa menindaklanjuti surat edaran dan tidak menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan harga yang telah di tentukan oleh Pemda Sintang.

"Kami telah mendapatkan Surat Edaran dari Dirjen Perkebunan beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa yang dilarang bukan ekspor CPO tapi RDP Palm Oil,"kata Gultom.

Gultom menyadari bahwa kebijakan presiden yang menghentikan ekpor minyak goreng beberapa waktu lalu berdampak pada turunnya harga TBS di beberapa Pabrik di Kabupaten Sintang.

"Makanya kita hari melakukan sidak untuk menindaklanjuti Surat edaran yang ditindak lanjuti oleh bupati Sintang untuk tidak melakukan penurunan harga paling lambat jam 12 siang ini. Kita minta semua harga sudah kembali pada penetapan Disbun Sintang,"jelas Gultom.

Gultom berharap seluruh Perusahaan CPO kelapa sawit di Kabupaten Sintang harus mematuhi SE tersebut sebagai bentuk mendukung perekonomian di Sintang agar terus berjalan dengan baik.

"Kami harap semu perusahaan CPO di Sintang bisa menyesuaikan Surat edaran tersebut,"harap Gultom.

Kabid Pengembangan Perkebunan, Arif Setia Budi mengaku Disbun Sintang akan melakukan monitoring ke masing-masing peusahaan CPO yang beroperasi di bumi senentang terhadap surat edaran tersebut.

"Jika perusahaan CPO tidak mematuhi Suran edaran yang dimaksud maka pihaknya akan memberikan sanksi administratif dan bila tak diindahkan maka akan dilakukan penyegelan,"tegas Arif

Manager Pabrik PT Permata Subur Lestari (PSL) Marsun mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait surat edaran direktur kementrian pertanian tertanggal 25 April 2022 tentang bahwa CPO tidak termasuk dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

"Pada intinya kami tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga TBS yang masuk ke pabrik kita. Intinya surat edaran yang sudah kami terima akan disampakan kepada manajemen secepatnya,"katanya.

Terpisah Kepala Pembelian Buah PT Julong Grup Yanuari Sumardi mengatakan hal yang sama. Dia memastikan setelah surat edaran diterima oleh manajemen maka akan di sampaikan segera.

"Karna harga tidak bisa di putuskan begitu saja tanpa adanya koordinasi dengan pimpinan. Intinya apabila harga sudah kita dapatkan maka akan secepatnya kami share ke masyarakat,"pungkasnya.

Penulis: Oktavianus Beny
error: Content is protected !!