Sekilas Info

Ulasan Rohaniawan Valentinus Saeng Menimbang Pernyataan Edy Mulyadi

Pastor Valentinus Saeng, Ph.D

SEKADAU | SenentangNews.com – Kegaduhan di seantero Pulau Kalimantan  reaksi atas pernyataan Edy Mulyadi di akun toutubenya yang menyinggung warga Kalimantan, mendapat tanggapan dari Rohaniawan asal kabupaten Sekadau Pastor Valentinus Saeng, Ph.D. Magister Filsafat ini sekarang mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Malang.

Ulasan Valentinus Saeng

Dua hari ini, masyarakat Kalimantan marah dan tersinggung dengan pernyataan Edy Mulyadi yang dalam menolak IKN (Ibu Kota Negara, red) dengan pernyataan yang tidak pantas terhadap warga Kalimantan dan Penajam.

“Mari kita timbang diksi, ujaran dan pernyataan tersebut,” ucap Valen, panggilan akrabnya, di Sekadau, Selasa (25/1/2022).

Konteks atau ruang lingkup pernyataannya: menolak pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Dalam rangka membenarkan penolakannya, Edy Mulyadi mengatakan bahwa “Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri yang dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak gendruwo, ngapain saya pindah ke sana….Mana mau dia dari Gunung Sahari pindah ke Kalimantan Penajam untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga Ibu kota baru, mana mau… hanya monyet”.

Mari kita lihat struktur kalimatnya (aspek sintaksis) dan struktur maknanya (aspek semantik) dari diksi tersebut. Dari sudut sintaksis, pernyataan Edy Mulyadi berada dalam satu rangkaian kalimat bermakna (proposisi) yang berfungsi sebagai kalimat penjelas oposisional (penolakan) terhadap pemindahan IKN ke Kaltim. Dari sudut semantik atau mana, kalimat penjelas atau argumentasi tersebut bermuatan perendahan dan penghinaan? Kok bisa?

Edy Mulyadi menyamakan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dalam klarifikasinya, dia mengatakan kata tersebut punya arti jauh. Namun, hal itu tidak tepat. Tempat jin buang anak dalam tradisi lokal nusantara punya makna kotor, jorok, ngeri, menjijikan, gelap gulita. Artinya, tempat itu merupakan kediaman hantu, roh dan binatang, yang sama sekali tidak layak dan pantas untuk manusia.

Ketidakpantasan dan ketidaklayakan itu dibenarkan dengan proposisi berikutnya: “kalau pasarnya kuntil anak gendruwo, ngapain saya pindah ke sana”. Artinya, pasar yang ada selama ini di Kalimantan ialah pasar untuk kuntianak dan gendruwo dan penghuni pulau Kalimantan bukanlah manusia, tetapi kuntil anak dan gendruwo. Di Kalimantan tidak ada manusia; semua hantu dan jin belaka. Selain kuntianak dan gendruwo, pulau Kalimantan hanya cocok untuk binatang semata. Hal itu diperkuat dengan pernyataan: “Gua mau jadi warga ibukota baru….mana mau….hanya monyet“.

Kesimpulannya: Pulau Kalimantan tidak layak untuk didiami, dihidupi dan ditinggali oleh manusia karena merupakan tempat hunian jin, kuntilanak, gendruwo dan binatang. Penghuni pulau Kalimantan saat ini pun jin, kuntilanak, gendruwo dan binatang saja. Mengapa? Karena pulau Kalimantan itu jorok, kotor, menjijikan, mengerikan, menakutkan, alias tidak layak huni oleh manusia.

Apakah pola wicara dan diksi yang demikian pantas disikapi oleh warga Kalimantan? Jawabannya: Ya. Apakah warga Kalimantan layak marah dan tersinggung atas ujaran Edy Mulyadi? Jawabannya: Ya. Apakah orang Kalimantan wajib memaafkannya? Jawabannya: Ya. Tetapi apakah layak diproses hukum? Jawabannya: Ya

Di sini moral - etika tidak paralel. Memaafkan berada di ruang batin, soal hati nurani. Tetapi ujaran, diksi dan ekspresi pikirannya berada di ruang publik dan berkaitan dengan relasi sosial. Maka pada titik ini diksi yang merendahkan dan bernuansa SARA harus diproses hukum karena berkaitan dengan hak dan martabat manusia sebagai warga masyarakat. Proses hukum harus tetap jalan.

Mari kita sekalian menjaga pikiran, sikap dan ujaran kita. Bebas dan demokratis bukan berarti tiap orang boleh merendahkan, mengejek dan menghina sesamanya. Bebas dan demokratis mensyaratkan nilai tanggung jawab sosial.

Kita harus mulai belajar membedakan argumentasi dari afirmasi, kajian dari cemoohan, perdebatan dari penghinaan. Seharusnya kehebohan ini tidak terjadi jika kita sadar bahwa tindakan dan ujaran di ruang publik memiliki tata krama (etiket) dan etiket mesti bersumber dari hati yang jujur, tulus, bersih, hormat pada sesama dan perbedaan yang ada (etika).

Kita juga harus belajar bahwa menghormati dan menghargai bukan berarti kita setuju. Menghormati dan menghargai merupakan ekspresi dari toleransi yang lahir dari kesadaran tentang PERBEDAAN. Persetujuan merupakan buah dari pengetahuan dan kemauan, tahu dan mau, atas suatu ajaran, doktrin, kepercayaan, peristiwa dan fakta yang dianggap obyektif, baik, Sahih dan benar.

Atau sikap dan diksi Edy Mulyadi merupakan gambaran dari keyakinan ideologis dan dididikan yang diterimanya selama ini? Kalau ini yang terjadi berarti lampu merah untuk Indonesia yang bhineka.

“Semoga semua segera berakhir dan kita belajar dari kejadian ini bahwa Keindonesiaan masih memerlukan jalan panjang. Secara yuridis Indonesia sudah definitif tetapi secara psikologis Indonesia belum selesai,” kata Pastor Valen.

Penulis: Kris Lucas
Photographer: Kris Lucas