Sekilas Info

Kartiyus : Payung Besar Untuk Bencana Sudah Ada

Hadapi 2022 SIPD Tak Dapat Dirubah, Tinggal Harap APBD Perubahan

Kartiyus. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang.

SINTANG | SenentangNews.com - Bencana banjir di tahun 2021 boleh menjadi pembelajaran bagi pembuat kebijakan dalam hal penganggaran. Namun APBD Tahun Anggaran 2022 yang sudah dimasukan di Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak dapat diutak-atik lagi oleh daerah, karena yang dapat membuka aplikasi ini pihak kementerian.

SIPD terbagi dua, untuk perencanaan di Bappeda dan untuk penatausahaan keuangan ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tetapi penggunanya adalah semua OPD.

Sebagaimana yang ingin diketahui publik, apa saja rencana pembangunan fisik dan non fisik terkait kondisi pasca bencana banjir dan untuk upaya mitigasi. Serta berapa banyak perubahan dan revisi atau refocusing perencanaan. Ini penjelasan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/12/2021).

Mengawali informasinya tentang tersebut, akan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di akhir bulan Desember. RKPD selalu dibuat pada minggu ketiga bulan Desember. Dari penetapan RKPD nanti kalaupun ada untuk kegiatan-kegiatan pasca bencana akan masuk di RKPD nya, tetapi terserah Bupati. Yang jelas Bappeda akan tetap menyiapkan konsepnya.

Karena memang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) sudah ada. Jadi payung besarnya dalam RPJMD sudah ada. Kalau untuk tanggap darurat atau pun kajian untuk penanganan banjir kedepan bisa saja. Payung besar dimaksud bukan hanya untuk banjir, juga untuk bencana lainnya.

Perumus dan Tema RKPD dibuat di Bappeda dan dikoreksi oleh Bupati. Jika sudah masuk Tema RKPD dia akan fokus. Tema RKPD penting karena untuk menyusun APBD dan untuk perencanaan Musrenbang kedepan.

Tentang bisa munculnya perubahan SIPD, contohnya saja pada saat munculnya Pandemi Covid-19 yang perubahan dan refocusingnya nyaris total. Perubahan itu instruksi menteri. Namun perubahan hamya ada dua alasan, yaitu keadaan mendesak dan kondisi kedaruratan. Untuk bencana masuk dalam kondisi kedaruratan, karenanya Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa saja naik. Bencana sulit diprediksi, kapan dan berbentuk bencana apa. Mangkanya dialokasikan dulu dalam bentuk BTT.

“Untuk tahun ini tidak boleh lagi seperti yang lalu. Untuk bencana pun harus berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Jika konteksnya bencana, RKA harus berdasarkan adanya Penetapan Bupati untuk Tanggap Darurat Bencana. yang didukung dengan data penunjang. Misalnya data dari BMKG untuk curah hujan dan titik api pada bencana Karhutla,” terang Kartiyus.

Penulis: Kris Lucas
Photographer: Kris Lucas