Sekilas Info

Bupati Komitmen Bantu Petani Sawit Swadaya

SEKADAU | SenentangNews.com- Bupati Sekadau Aron menyambut baik semua pihak yang perduli dan mensejahterakan petani kelapa sawit mandiri. Hal ini terungkap ketika bupati mengadakan audiensi dengan Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS), Rabu (29/9/2021) di ruang kerja bupati.

Bupati Sekadau Aron menyambut baik rencana dan program yang dibuat oleh SPKS untuk melakukan pendampingan kepada petani mandiri.

Terkait dengan tata niaga, rencana pemerintah daerah akan mengundang pihak perusahaan terkait penguatan kelembagaan petani dan membicarakan tata niaga kelapa sawit.

"Saya sangat mengsuport apa yang dilakukan oleh SPKS dan lembaga lain yang selama ini mengedukasi petani, terkait penguatan kelembagaan petani dan pendampingan pengurusan administrasi lahan milik petani,"kata bupati.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membangun Sekadau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terkait dengan penyiapan laboratorium penelitian kadar pupuk, bupati juga setuju, bahwa kabupaten Sekadau memang harus adalah laboratorium pemantauan kadar pupuk.

Hal ini tentu untuk menunjang program IP3K, dan petani harus mendapatkan pupuk yang kadarnya sesuai dengan yang tertulis di luar karungnya, tutupnya.

Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Sekadau mengatakan Efan mengenai sekilas kondisi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Sekadau. Menurut Diaz saat 117 ribu hektare HGU yang diberikan kepada perusahaan hanya yang tertanam sekitar 86 ribu ha di seluruh perusahaan perkebunan di kabupaten Sekadau.

Efan dari dinas perkebunan, perencanaan saaj sudah dapat tanggapan baik, 177 ribu ha -86 ribu tertanam, 13,46 pertahun.

Sementara itu Mokhtar ketua SPkS kabupaten Sekadau dalam paparannya mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendampingan kepada sejumlah petani mandiri di beberapa wilayah,.yakni Desa Engkersik, Setawar, desa Ensalang dan desa Seberang Kapuas.

Pendampingan yang dimaksud adalah mengedukasi petani dengan berbagai cara, mengurus legalitas kelompok tani mandiri dan legalitas lahan perkebunan petani. Untuk mengurus legalitas lahan petani kata dia lagi, banyak mengalami kendala.
Karena kebanyakan lokasi kebun petani mandiri terletak di HGU Perusahaan, jadi untuk menerbitkan Sertifikat memang agak sulit.

"Inilah satu kendala yang dialami di lapangan, terkait kepengurusan surat menyurat kebun milik petani mandiri," kata Mohtar.

Ada juga kata dia lagi permasalahan yang paling serius yang harus ditangani, karena satu masalah ini bisa menyurut niat petani untuk membentuk kelembagaan. Yakni terkait tata niaga, agar petani bisa sejahtera, pemerintah harus menertibkan tata niaga kelapa sawit.

Sebab, perusahaan Engan berhubungan langsung dengan petani pada saat pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Karena perusahaan Lebih suka berhubungan langsung dengan para tengkulak yang dalam hal pembelian TBS menggunakan CV.

Padahal, jika saja perusahaan mau berhubungan langsung dengan petani, banyak hal yang menguntungkan petani, dari harga, ketepatan timbangan.

"Karena di perusahaan ketepatan timbangan lebih baik, begitu juga soal harga, sebab perusahaan harus menbeli TBS sesuai harga ketetapan," katanya

Selain itu, dengan adanya para tengkulak kata Mohtar lagi, akan menganggu perjalanan program IP3K seusai visi dan misi pemerintah kabupaten Sekadau.
Karena untuk, melaksanakan program ini kelembagaan petani harus baik. Karena jika melalui perorangan program ini akan sulit dilaksanakan.

"Jadi tata niaga harus ditertibkan, walau secara bertahap dan petani terlebih dahulu harus berikan pemahaman," katanya.

Kontributor Daerah: Sutarjo