Sekilas Info

Kunker DPRD Propinsi Kalbar ke Sekadau

Penanganan Dampak PETI Harus ada Solusi

SEKADAU | Senentangnews.com- Rapat kordinasi (Rakor) antara pemerintah daerah Forkompinda kabupaten Sekadau beserta komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot, pasalnya dalam Rakor tersebut membahas isu lingkungan hidup yang terdampak oleh Pertambangan EmasTanpa Izin (PETI).

Rakor tersebut di pimpin langsung oleh wakil bupati Sekadau Subandrio didamping unsur Forkompinda Kabupaten Sekadau, Kamis (19/8/2021).

Dalam arahannya wakil ketua DPRD provinsi kabupaten Barat mengatakan,bahwa kedatangan rombongan wakil rakyat dari provinsi Kalimantan barat tentu ada misi tertentu yakni melakukan monitoring PETI yang mengakibatkan keruhnya air sungai Sekadau.

Sementara itu Angelina, ketua komisi I DPRD provinsi dalam arahannya mengatakan,bahwa permasalahan PETI tidak hanya terjadi di kabupaten Sekadau saja,tapi kegiatan PETI memang terjadi di seluruh Kalbar.

"Kegiatan PETI telah menjadi masalah serius bagi kita semua, karena dilain kabupaten sudah terlanjur,. makanya yang belum parah sebaiknya dicegah,"katanya.

Sementara itu Martinus Sudarno meminta semua pihak untuk menghentikan kegiatan tersebut demi jernihnya sungai Sekadau.

'Kita mau ada tindakan nyata dari pihak terkait, agar kegiatan tersebut betul-betul berhenti, dan air sungai Sekadau.pun kembali normal," pintanya.

Sementara itu, Simon Petrus salah satu anggota DPRD dari komisi I Provinsi Kaliman barat dalam arahannya mengatakan, bahwa emas adalah barang tambang yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, jadi perlu ada solusi yang baik bukan semata penegakan hukum.

"Bisa juga pelaku di tindak dengan tindakan hukum secara perdata, artinya bukan hanya hukum pidana yang bisa diberlakukan kepada pelaku PETI," sarannya.

Sementara itu di tempat yang sama ketua DPRD kabupaten Sekadau Radius Efendy dalam arahannya mengatakan, saat ini kegiatan diperhuluan sungai Sekadau sudah beberapa Minggu ini memang sudah berhenti. Karena setiap hari dirinya pulang kampung memang tidak ada lagi kegiatan tersebut.

"Saya yakin warga Sekadau taat hukum,dan mereka tidak ingin dengan sengaja melanggar hukum, artinya perbuatan melanggar hukum bukan dilakukan dengan sangaja tetapi ada sebab dan musabab," kata Radius.

Kita kata dia tidak membenarkan perbuatan melanggar hukum seperti kegiatan PETI, tapi kita sebagai pemangku kebijakan harus mencari solusi, bagi warga.

Sementara itu Kapolres Sekadau AKBP Trie Panungko dalam arahannya mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya hukum bagi pelanggaran hukum yakni dengan menindak sebanyak 23 Pelaku dan membuat Laporan Polisi sebanyak 8 LP.

Namun yang kita pertanyakan apakah hanya dengan tindakan hukum bisa menghentikan kegiatan tersebut secara permanen? jika tidak barengi dengan solusi yang baik.

"Solusi permanen yang perlu kita agar kejadian tersebut tidak berulang-ulang,sebab kalau tidak ada solusi yang baik dan tepat. Kedepan kegiatan tersebut bisa berulang kembali,karena penegakan hukum bukan solusi yang tepat," kata Kapolres.

Kontributor Daerah: Sutarjo