Sekilas Info

Jarot Sebut PETI Menimbulkan Masalah Sosial

Bupati Sintang Jarot WInarno Memimpin Rapat Penanganan PETI bersama Forkopimda dan Penambang PETI di Kabupaten Sintang

SINTANG | SenentangNews.com- Bupati Sintang Jarot Winarno memimpin rapat koordinasi penanganan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang Jumat, (7/5/2021).

Bupati Sintang Jarot Winarno menjelaskan bahwa ada empat poin arahan soal penanganan persoalan PETI di Kabupaten Sintang yakni zero mercuri, mengurangi jumlah penambang, tidak menggunakan alat berat seperti fuso, panther dan dong feng, serta toleransi sampai H-4 Idul Fitri setelah itu akan dilakukan penertiban.

“PETI ini cerita panjang sejak jaman dahulu. Ada dampak lingkungan akibat PETI yang sangat terasa dimana jalur sungai yang berubah,”kata Jarot.

Menurut Jarot penanganan PETI ini sering berubah-ubah dimana pernah menjadi kewenangan kabupaten, lalu berpindah ke provinsi dalam hal pengurusan Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR). Tapi anehnya, ketika penegakan aturan masih di kabupaten. Ijinnya diberikan provinsi, penegakan oleh kabupaten. Harusnya provinsi yang juga menegakan aturan.

“Seringkali setiap penegakan hukum atas aktivitas PETI ini menimbulkan masalah sosial. Sehingga akhirnya, saya membawa perwakilan penambang melakukan audiensi ke Kapolda yang menyepakati untuk zero mercuri, dan pengakuan para penambang di sungai memang mereka tidak menggunakan mercuri di sungai tetapi dilakukan di daratan,”jelas Jarot.

Menurut jarot hasil pemeriksaan kadar mercuri di PDAM Tirta Senentang memang selalu normal atau tidak ada kandungan mercuri di air PDAM Sintang.

“Kita juga harus ada pemabatasan jumlah penambang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Bisa juga dicoba penggunaan sianida untuk aktivitas PETI. Penambang juga tidak menggunakan alat berat,”tambah Jarot.

Dikatakan Jarot pemkab Sintang lebih mendorong supaya masyarakat mengurus legalitas. Namun lanjut Jarot pihaknya sudahmeng usulkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 19 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat, namun tidak ada tindak lanjut dari Pemprov Kalbar.

“Kita di kabupaten ini simalakama, ijinnya di provinsi, tetapi penegakan aturan di kabupaten, jadi serba salah. Disaat pandemi ini, memang PETI menjadi salah satu pilihan masyarakat bekerja dengan berbagai pembatasan dan aturan,”ungkap Jarot.

Kepala Seksi Kerusakaan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Linkungan Hidup Kabupaten Sintang Yuda Prawiyanto menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana RI sudah mengembangkan peralatan dan teknologi dalam penggunaan sianida untuk pertambangan dengan harga diatas 1 milyar. “Alat ini sudah diuji coba di Kalimantan Tengah,” terang Yuda Prawiyanto.

Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas PETI merupakan upaya terakhir untuk dilakukan.

“Setiap penegakan hukum, ternyata tidak memberikan solusi yang permanen. Tidak semua PETI bisa ditindak karena terlalu banyak PETI di Kabupaten Sintang. Dari 14 kecamatan, 11 kecamatan ada aktivitas PETI. Alat yang digunakan seperti mesin dong feng, fuso dan panther serta jenis lain di darat dan sungai. Dalam penegakan hukum atas aktivitas PETI ini, kami tidak mau ada terjadi konflik,”pungkasnya.

Penulis: Oktavianus Beny