Sekilas Info

Kebijakan PPKM Beratkan Pelaku Usaha di Sintang

IMM serta pelaku usaha Saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jamri di Ruang Kerjanya, Senin (3/5/2021)

SINTANG | SenentangNews.com- Para pelaku usaha warung kopi meminta solusi dan kebijakan atas instruksi pemerintah Kabupaten Sintang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sintang.

Kebijakan yang dinilai merugikan pelaku usaha tersebut diperparah dengan adanya batas jam operasional dan razia prokes yang dianggap arogan kepada para pengunjung maupun pelaku usaha khususnya warung kopi.

Atas dasar itulah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sintang menyerahkan petisi menolak (PPKM) skala mikro kepada wakil ketua DPRD Sintang Heri Jamri di ruang kerjanya, Senin (3/5/2021).

Kabid Hikmah PC IMM Kapuas Raya, Aldo Topan Rivaldi mengatakan penerapan PPKM skalam mikro di kabupaten Sintang dinilai tidak tepat dan tidak kontektual karena hanya merugikan masyarakat terutama pelaku UMKM.

“Bupati pernah bilang Kasus Covid-9 banyak dating dari luar seperti Pontianak, Singkawang maupun Jakarta,”katanya.

Sedangkan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Sintang lanjutnya hanya mengubeg-ubek didalam kota. Seharusnya pencegahan dilakukan di batas kota. Jadi PPKM ini harus tepat sasaran dan terukur,”beber Rivaldo.
Menurutnya dengan anggaran yang cukup besar Satgas seharusnya memiliki program yang terukur salah satu
nya dengan melakukan tarcking per desa mengingat hal tersebut akan lebih efektif ketimbang melakukan razia tiap malamnya.
“Anggrannya kan ada jadi kita nilai itu akan lebih efektif dan mengena sasaran, kepada masyarakat”jelasnya.

Sejauh ini kata dia baik ormas, mahasiwa mapun OKP belum pernah dilibatkan oleh satgas terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang sementara penanganan Covid -19 merupakan tanggung jawab bersama.

“Saya rasa apabila semua elemen dilibatkan masalah Covid-19 ini akan cepat selesai di Kabupaten Sintang ini dengan baik, jadi semuanya harus seimbang”tegasnya.

Ditempat yang sama Ireng Maulana salah satu pelaku usaha di Sintang mengaku pengunjung menurun sebelum adanya Corona hal tersebut diperparah dengan adanya tindakan satgas yang dinilai arogan saat melakukan razia pada malam hari.

“Initinya kita mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan corona. Tetapi upaya yang dilakukan berbanding tebalik. Harusnya bisa dilakukan dengan elegan dan mendidik. Jadi kami merasa kegiatan usaha diintimidasi oleh tindakan satgas seperti swab ditempat maupun razia,”kata Ireng.

Ireng menyarankan aktifitas satgas melakukan patroli malam hari sebaiknya dilakaukan dengan monitoring tidak perlu ramai cukup 1 sampai 2 orang yang diutus ke tempat pelaku usaha guna memastikan apakah tempat tersebut sudah menerapkan Prokes dengan benar.

“Saya pikir itu usaha yang lebih baik yang dilakukan satgas dari pada melakukan patrol dimalam hari sementara pelaku usaha seperti saya merasa was-was terutama pengunjung yang dating merasa terancam akan diswab jika nongkrong di Warkop,”Saran Ireng.

Selanjutnya kata Ireng jika penerapan disiplin dilakukan secara komprehensip maka hal tersebut jangan hanya dikaukan di Warkop di malam hari sebaiknya bisa dilakukan di siang hari ditempat-tempat kerumunan.

“Jadi jangan buat image citra warkop yang menjadi tempat penularan Corona. Selama ini itu yang di framing. Padahal kita tahu penulan corona bukan hanya di Warkop saja melankan bisa dimana saja,”beber Ireng.

Merespon keluhan pelaku UMKM Wakil ketua DPRD Sintang Heri Jamri berjanji akan melakukan rapat kerja dengan fraksi dan instansi terkait adanya tuntutan pelaku usaha di Kabupaten Sintang.

“Suara masyarakat harus kita tindaklanjuti. Saya pikir ini masuk akal jadi ini akan kita tindaklanjuti dalam waktu dekat ini,”kata Heri Jamri.

Heri juga mempertanyakan razia prokes yang hanya berlangsung dimalam hari yang sasarannya kafe dan warkop sementara akifitas razia tidak perlah dilakukan pagi maupun sore hari sementara sasarannya hanya pelaku usaha kafe dan warkop saja.

“Kenapa razia tidak menyasar pelaku usaha lainnya seperti Indomaret, pasar dan tempat lainnya. Seakan-akan mereka ini melanggar hukum,’jelas Heri.

Terkait dengan anggaran Covid kata Heri Jamri juga dipertanyakan mahasiwa IMM dan pelaku usaha lainnya mereka menilai anggaran yang sudah dilakukan tidak transparan padahal anggrannya cukup besar.

“APBD saja dipotong 8 persen untuk pananganan Corona. Jadi kita mencari siapa yang slah msiapa yang benar sebab penanganan corona ini harus ada kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya ,”pungkas politisi Hanura ini.

Penulis: Oktavianus Beny