Sekilas Info

Bawaslu Sintang Gelar FGD, Partisipasi Hukum Adat Dalam Cegah Politik Uang

Para Pembicara FGD bersama Komisioner Bawaslu Sintang. (2)

SINTANG | Senentang News.com – Bertempat di Aula Credit Union Keling Kumang Jl. YC. Oevang Oeray Sintang, Kamis (15/4/2021) sore Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sintang menggelar acara diskusi cukup menarik. Acara Focus Group Discussion (FGD) ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Faizal Riza dan Akademisi dari Universitas Tanjungpura Salfius Seko. Salfius Seko juga adalah seorang penulis baku tentang hukum-hukum adat.

Peserta yang hadir terdiri dari Dewan Adat Dayak (DAD), Pusat Paguyuban Warga Jawa (Puspawaja), Forum Temenggung Kabupaten Sintang, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sintang serta dari sejumlah organisasi dan lembaga. Turut serta sebagai peserta dua orang akademisi dari Universitas Kapuas (Unka), yaitu Dekan Fakultas Hukum, Redin dan Dosen Unka Imam Asrori yang juga mewakili LSM Gemawan.

Dari Forum Temenggung hadir Andreas Calon dan Kanisius Anyuk. Nampak hadir juga Temenggung Kecamatan Tempunak F. Jihin, Ketua DAD Kecamatan Sungai Tebelian Martias dan Ketua DAD Kecamatan Kelam Permai Ensawing. Dari pihak penyelenggara hadir Ketua Bawaslu Sintang Fransiskus dan tiga orang Komisioner lainnya, Dian Astina, Ahmad Syabirin dan Muhamad Romadhon.

Dalam materi yang disampaikan Salfius Seko, banyak yang menjadi ‘pemantik’ munculnya diskusi. Utamanya yang terkait Politik Uang dalam Pemilu menurut Hukum Adat, Politik Uang sebagai delik adat. Salfius Seko mengambil acuan delik adat dari perbandingan antara Van Vollenhoven dan Soepomo dengan Soerojo Wignjodipoero.

Sejumlah peserta yang berpendapat dalam sesi tanya jawab, antara lain Trimanto dari Forum Pemuda Jawa, Sopiyan dari PAPDESI, Andreas Calon dari Forum Temenggung Kabupaten. Kemudian ada Ensawing dari DAD Kelam Permai dan Temenggung Kecamatan Tempunak F. Jihin serta Akademisi Unka Imam Asrori dan Redin. Rata-rata senada, bahwa jika tidak ada payung hukum dan tatanan baru, sangat musykil melakukan pencegahan Politik Uang melalui Hukum Adat. Tanggapan balik dari para pembicara kembali kepada poin-poin yang ada dalam metari.

Menjawab pertanyaan wartawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Fransiskus menjelaskan bahwa acara ini semangatnya lebih kearah FGD. Dari beberapa isu didalam kontek pelaksanaan Pemilu, khususnya pelanggaran-pelanggaran terutama terkait Politik Uang. Sebanyak mungkin menyerap kearifan lokal.

“Bawaslu ingin mencoba menggali kearifan lokal masyarakat terkait dampak Politik Uang. Jika itu dilihat sebuah kejahatan dan pelanggaran, Bawaslu ingin menyerap mekanisme seperti apa yang bisa dimungkinkan untuk dimunculkan di masyarakat,” kata Fransiskus.

Penulis: Kris Lucas
Photographer: Kris Lucas