Sekilas Info

Jarot-Sudiyanto Dilantik 26 Februari, Pemkab Gelar Persiapan Pelantikan

Sekda SIntang Mempimpin Rapat Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil bupati Terpilih di Ruang Rapat Seketariat Daerah

SINTANG SenentangNews.com- Pelantikan bupati dan wakil bupati Sintang hasil Pilkada serentak 2020 dipastikan akan digelar 26 Februari 2020 mendatang. Prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati beserta 4 Kabupaten liannya di Kalbar nantinya akan dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Kepastian pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih tersebut Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor: 131/0556/Pem-B tentang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Berbagai persiapan terus dimatangkan Pemerintah Kabupaten Sintang guna mensukseskan kegiatan pelantikan bupati dan wakil bupati Sintang terpilih tersebut.

“Saya minta yang terlibat dalam pelantikan tersebut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab,”kata Sekda Sintang saat memimpin rapat persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih di Ruang Rapat Sekda, Selasa (23/2/2021).

Menurut Sekda selain mempersiapkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, pihaknya juga akan menggelar prosesi masuk Pendopo Bupati Sintang dan Langkau Kita serta malam ramah tamah pada 2 Maret 2021.

“Kita juga akan menggelar acara masuk kantor pertama pada Senin, 1 Maret 2021. Sekaligus pertemuan dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Sintang,”kata Yosepha.

Terpisah Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Sintang Eman Kurniawan menjelaskan bahwa pihaknya pada Jumat, 19 Februari 2021 yang lalu sudah mengikuti rapat persiapan di Pontianak.

“Untuk kepastian pelantikan akan dilaksakanakan pada Jumat, 26 Februari 2021 mendatang hal tersebut diperkuat dengan adanya surat undangan dari Pemprop Kalbar. Gubernur Kalbar memutuskan untuk melakukan pelantikan secara langsung di Pontianak tidak secara virtual. Dengan pertimbangan ada peraturan yang lebih tinggi dari surat edaran Mendagri soal pelantikan secara virtual,” kata Eman.

Eman menambahkan bahwa peraturan yang lebih tinggi tersebut adalah Pasal 78 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memang menegaskan bahwa pelantikan Kepala Daerah di lakukan oleh Gubernur di ibukota provinsi.

“Selain itu, Gubernur Kalbar juga sudah berkoordinasi dengan gubernur lain di Indonesia yang memang akan melaksanakan pelantikan secara langsung di ibukota Provinsi Kalbar,”beber Eman.

Penulis: Oktavianus Beny