Sekilas Info

Pemkab Sintang Tingkatkan Kewaspadaan Antisipasi Karhutla

Plh Bupati Sintang yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy.Yasser Arafat saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla di Polres SIntang

SINTANG | SenentangNews.com- Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2021. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten SIntang dan instansi lain untuk pencegahan Karhutla tahun 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Polres Sintang, Kamis (18/02/2021) dihadiri Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernart Musak, Dandim 1205 Sintang Letkol Infanteri Eko Bintara Saktiawan, Kepala Pengadilan Negeri Sintang Johanis Dairo Maro, Kepala BPBD Berhand Saragih, perkailan BMKG serta nara sumber lainnya.

Plh Bupati Sintang Yosepha Hasnah yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Sy.Yasser Arafat mengatakan penanggulangan Karhutla harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta semua pihak, baik itu masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

“Kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi harus ditingkatkan, sehingga penanganannya lebih efektif dan efisien,”kata Yasser.

Dikatakan Yassser Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini sudah menerbitkan Perbup nomor 31 Tahun 2019 tentang tata cara pembukaan lahan. Hal ini diatur supaya masyarakat terhindar dari kasus hukum seperti tahun 2019 yang lalu.

”Perbub ini merupakan salah satu antisipasi Pemkab Sintang terhadap bencana Kabut Asap akibat Karhutla. Subtansi dan materi dari Perabup ini adalah, bahwa masyarakat adat kita diperkanankan untuk membuka lahan paling banyak dua hektar. Apabila akan membuka lahan wajib melaporkan secara tertulis kepada pemerintah desa setempat. Pihak desa nantinya yang akan mengatur secara bergilir dengan peraturan yang sudah ditetapkan,”jelas Yasser.

Yasser menjelaskan membuka lahan dengan cara membakar lahan oleh masyarakat adat boleh dilakukan, selama belum ditetapkan status tanggap darurat hanya saja ada batasan yang suah diatur dalam Perbub.

”jadi kalau masih dalam siaga darurat boleh , tetapi kalau Bupati sudah menetapkan tanggap darurat selama dua minggu, maka selama dua minggu itu memang dilarang membuka lahan dengan cara membakar, walaupun hanya seluas satu hektar tetap dilarang,”ucap Sasser.

Yasssr juga mengatakan Perbup nomor 31 Tahun 2019 tentang tata cara pembukaan lahan ini sudah disosilaiosasikan Pemerintah kabupaten Sintang kepada seluruh nya empat belas kecamatan, dan secara berjenjang melalui Komunikasi tingkat Kecamatan Camat, Kapolsek hingga kedesa-desa.

”Semua pihak harus bertanggung jawab dalam penanggulangan Karhutla. Jika ada yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, maka akan ada sanksi pidana dan denda. Ini semua merupakan wujud dan komitmen bersama,”kata Yasser.

Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernart Musak berharap dengan dilaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan dan Antisipasi Karhutla Tahun 2021 ini, dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, yang mengakibatkan kabut asap seperti yang terjadi pada Tahun 2019 lalu.

“Saya berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi gerakan dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan Karhutla, sehingga bencana kabut asap tidak terjadi atau minimal dapat diatasi,”harap Kapolres.

Penulis: Oktavianus Beny