Sekilas Info

Pengusaha Sintang Pengemplang Pajak Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara Hingga Denda Rp 800 Juta

Ilustrasi

SINTANG | SenentangNews.com- Armin Muhamad Aris Direktur CV TSM dijatuhui hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang putusan kasus penunggakan wajib pajak di Pengadilan Negeri Sintang, (Kamis, 16/4/2020) lalu.

Selain itu, Pengusaha asal Sintang ini dijatuhui denda dua kali jumlah kerugian negara yakni 2 kali Rp. 443.288.110 atau sejumlah Rp. 886.576.220. Namun apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekeuatan hukum tetap maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti selama 1 bulan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan  melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara pada pendapatan negara.

Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Kalimantan Barat Swartoko mengatakan bahwa tersangka merupakan Direktur CV TSM yang beralamat di Kabupaten Melawi dan merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sintang.

“Terdakwa bergerak dibidang land clering ini melakukan penggelapan pajak sebesar Rp Rp 443 juta, dengan modus melakukan pemungutan dari perusahaan rekanannya. Uang hasil pungutan tersebut lantas tak disetorkannya ke kas negara. Modusnya memungut setoran dari rekanannya, tapi setoran tersebut tidak disetorkan ke kas negara sejak awal 2015 sampai akhir desamber 2015 yang lalu,”katanya.

Swartoko berharap kejadian ini dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lainnya untuk tidak main main dengan hukum perpajakn di Indonesia. Ia juga berharap agar wajib pajak lainnya untuk membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan. “Kita minta kasus seperti ini tidak terjadi lagi,”harapnya.

Vadri Usman selaku Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kalbar juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan tindakan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagai bagian dari penegakan supremasi hukum di Indonesia.

“Upaya penegakan hukum oleh Dirjen Pajak adalah langkah terakhir dari tugas utamanya mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dirjen Pajak sesungguhnya lebih menekankan upaya perluasan basis pajak, peningkatan tax ratio, dan mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dari sisi kebijakan perpajakan yang ramah terhadap pengusaha,”tutupnya. (bny)