Komisi IV DPRD dan PUPR Provinsi Temui Bupati Sintang

379
Rombongan Komisi IV dan Kadis PUPR Provinsi, saat menemui Bupati Sintang Jarot Winarno

SINTANG | SenentangNews.com- Tujuh orang Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (15/1/2020) menemui Bupati Sintang Jarot Winarno di Pendopo Bupati Sintang. Rombongan ini didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar, Sukri, yang membawa serta sejumlah tim teknis.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalbar ini, terdiri dari Wakil Ketua Komisi IV Yohanes Rumpak, Gregorius Herkulanus Bala, Budi Basadi, Suyanto Tanjung, Muhammad Rizka Wahab, Arif Joni Prasetyo dan Fransiskus Ason. Dalam pertemuan ini Bupati Sintang didampingi oleh Kepala Dinas PUPU Kabupaten Sintang, Murjani.

Rombongan ini menginformasikan kepada Bupati Sintang terkait tujuan dari kunjungannya di Kabupaten Sintang ini. Yaitu akan melakukan peninjauan di jalan provinsi ruas Sintang – Semubuk, ruas Simpang Medang – Nanga Mau, ruas Nanga Mau – Tebidah dan ke ruas Tebidah – Bunyau. Berbagai hal yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi, juga dikemukakan oleh rombongan ini.

Dalam kesempatan tersebut Jarot Winarno menginformasikan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak Balai Besar, bahwa untuk melanjutkan aspal dari Mensiku sampai Simpang Julian menggunakan dana DAK Provinsi. Dari Simpang Julian sampai Semubuk menggunakan dana APBN dananya kurang lebih 25 Miliar. Dari Semubuk ke Seputau Tiga menggunakan DAK APBD Kabupaten sebesar 4,5 Miliar. Dan dari Seputau Tiga hingga Pintas Keladan sementara dirawat oleh perusahaan perkebunan PT HPI.

“Pada pengaspalan yang lalu kita tidak mampu sampai Simpang Julian. Karenanya meskipun itu ruas jalan provinsi namun demi kelancaran hari raya Natal dan Tahun Baru, peralatan UPJJ Kabupaten telah di operasikan di sana hingga sekarang,” kata Jarot.

Menurut Jarot, problem ruas jalan Sintang – Semubuk adalah karena semua angkutan sawit menuju yang pabrik PT. SAM melalui jalan itu. Itu sawitnya milik masyarakat dari kebun mandiri. Jika masyarakat menjual ke pabrik PT. Bonti di Mensiku, bisa melalui jalan perkebunan. Namun karena ada persaingan harga dengan pabrik milik PT SAM, masyarakat memilih menjual sawitnya ke PT. SAM.

Jarot mempertanyakan rua Bunyau – Serawai, yang ternyata belum mendapat anggaran. Sementara ruas Simpang Medang – Nanga Mau, Nanga Mau – Tebidah dan Tebidah – Bunyau, sudah mendapat anggaran di tahun 2019 dan tahun 2020..

“Sebetulnya ruas Bunyau – Serawai ini sudah diusulkan. Ruas ini tidak boleh disebut kurang kasihan, karena ini menyangkut janji dan komitmen Gubernur. Bahwa jalan kita harus sudah baik hingga ke Serawai,” kata Jarot. (lcs)