Dorong Penerbitan Sertifikat di kawasan Hutan Produksi

196
Julian Sahari

SINTANG | SenentangNews.com- Keberadaan masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari pemerintah daerah maupun pusat.

Seperti yang dialami masyarakat Sungai Mali kecamatan Ketungau Hilir hingga kini belum mendapatkan kepastian hukut terhadap belum adanya penerbitan sertifikat tanah meskipun didaerah tersebut masih berstatus hutan produksi.

Anggota DPRD Sintang dari fraksi Gerindra Julian Sahari mendorong pemerintah daerah Sintang untuk menerbitkan sertifikat tahah meskipun daerah tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Kita minta pemerintah Sintang untuk dapat menerbitkan sertifikat sesuai nawacita presiden Jokowi,”kata Julian melalui pandangan fraksinya belum lama ini.

Dikatakannya, dengan diterbitkannya sertifikat hak tanah bagi masyarakat di Sungai Mali, akan dapat memberikan rasa nyaman warga, atas hak kepemilikan tempat bermukimnya selama ini.

“Mereka tidak perlu khawatir lagi akan adanya permasalahan lahan pemukiman, maupun batas-batas tanah. Sehingga tindak lanjut atas tanahnya tersebut, akan dapat mereka putuskan sendiri berdasarkan sertifikat tanah tersebut,” jelasnya.

Julian tetap berharap, agar pemerintah daerah Sintang untuk menerbitkan sertifikat sebab memang diakui daerah tersebut mask dalam hutan produksi.

“Setidaknya dengan adanya sertifikat tanah itu, warga Sungai Mali dapat dengan tenang untuk membangun rumah, serta membuka tempat usaha,” imbaunya.

Kemudian bagi warga lainnya yang belum memiliki sertifikat atas kepemilikan tanahnya, ia meminta agar tetap bersabar dan terus mengikuti prosedur pendaftaran serta pendataan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang.

“Kita juga mendorong BPN untuk dapat menerbitkan sertifika yang sampai sekarang belum diterbitkan,”jelasnya lagi.

Sementara itu dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

“Kita berharap peraturan yang diterbitkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berada di kawasan hutan termasuk hutan produksi,”harapnya. (bny)