Merasa Tak Sesuai Prosedur, Empat WNA Polandia Ajukan Praperadilan

409

SINTANG | SenentangNews.com – Empat Warga Negara Asing (WNA) asal Polandia yang diduga melakukan pencurian 284 Tumbuhan Satwa Liar (TSL) di Kawasan Taman Bukit Kelam mengajukan praperadilan.

Ditempuhnya jalur hukum oleh empat WNA asal Polandia tersebut dikarenakan penolakan mereka akan status tersangka dan menganggap penangkapan yang dilakukan oleh Timpora menyalahi prosedur.

Berkas Gugatan Praperadilan Keempat tersangka berinisial OJ, HF, BO dan TG sebagai pemohon meminta kepada pihak termohon yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terdaftar di Pengadilan Negeri Tinggi Sintang pada tanggal 23 April 2019 dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2019/PN.Stg.

Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Pengenalan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPH-LHK) Kalimantan Barat, David Muhammad membenarkan adanya pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh empat orang WNA asal Polandia yang menjadi tersangka pencurian ratusan TSL di Kawasan Wisata Bukit Kelam.

“Memang benar ada pengajuan praperadilan dan sekarang kami sedang mempelajarinya,” ujarnya ketika dihubungi via telepon seluler, Selasa (14/5/2019).

Sementara Kepala BKSDA Seksi Wilayah II Sintang, Bharata Sibarani mengungkapkan diajukannya praperadilan tersebut dikarenakan keempat WNA asal Polandia yang diduga melakukan pencurian TSL merasa penangkapan mereka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Waktu itu, kami tidak melakukan penangkapan kami cuma mengamankan. Kemudian keempat WNA asal Polandia beserta sejumlah TSL kami serahkan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Wilayah III Kalimantan Barat. Jadi, sebenarnya kami sudah melakukan sesuai prosedur,” tuturnya.

Tak hanya masalah prosedur, lanjut Bharata, keempat WNA tersebut mengaku tidak tahu bahwa Bukit Kelam termasuk kawanan yang dilindungi karena tidak ada plang. Dan juga, tak disiapkannya juru bicara membuat mereka mengajukan praperadilan tersebut.

“Saat gelar perkara di Jakarta, saya melihat banyak kelemahan tuntutan yang mereka layangkan tersebut,” katanya.

Bharata juga menyampaikan bahwa Pemerintah Polandia ada memberikan bantuan hukum atas perkara yang menjerat keempat warganya.

“Sebelumnya, ada pengacara di Jakarta yang ditunjuk Pemerintah Polandia untuk membantu hanya saja sudah mundur. Sekarang ini hanya ditangani dari pengacara di Pontianak,” tukasnya.

Keempat WNA asal Polandia tersebut diamankan oleh Timpora pada tanggal 20 Maret 2019 karena masuk tanpa izin ke kawasan wisata Bukit Kelam dan mengambil TSL.

Usai diamankan keempat WNA diserahkan ke Balai Gakkum KLHK. Kemudian, pihak BKSDA Kalbar dibantu oleh Laboratorium MIPA Untan mengidentifikasi TSL yang diambil oleh empat WNA tersebut.

Ada 284 sampel TSL yang diambil dari kawasan wisata Bukit Kelam. Tan hanya itu, penyidik juga menyita 314 buah wadah plastik dari tersangka yang 110 diantaranya dibawa langsung dari Polandia.

Atas tindakan tersebut, keempat WNA asal Polandia diduga kuat melanggar Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf m juncto Pasal 78 ayat (12) dengan ancaman hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp. 50 Juta.

Tak hanya itu, keempat WNA asal Polandia yang saat ini berada di rumah titipanĀ  imigrasi Sanggau akan dikenakan Undang-Undang Nomor 6 tentang Imigrasi.

Berdasarkan SSIP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tinggi Sintang, agenda pembacaan surat permohonan praperadilan pada sidang 2 Mei 2019 lalu ditunda karena semua pihak tidak hadir. Sidang dijadwalkan kembali digelar pada Kamis besok, 16 Mei 2019. (Gus/Uli)