Sekilas Info

Ombudsman Serahkan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau

SEKADAU | SenentangNews.com - Ketua Ombusdman perwakilan Kalbar, Agus Priyadi meminta kepada dinas instansi terkait yang ada di Pemkab Sekadau untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini dikatakan Agus Rabu (21/2) di ruang rapat kantor bupati pada acara sosialiasasi penilaian pelayanan publik di Pemkab Sekadau.

Kendati kata Agus selama ini dari sekadau sangat minim laporan ke Ombusdman, bukan berarti instansi yang ada terlena, namun kami dari Ombusdman tetap melakukan pengawasan serta penilaian secara ketat.

"Penilaian dari kami memang masih banyak dinas-dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten Sekadau yang pelayanan publiknya masih raport merah. Akan tetapi ada juga yang raportnya hijau,"tukasnya

Agus meminta agar yang raport merah tetap menperjuangkan agar tidak merah. Kalaupun tidak ada anggaran cukup dengan cara murah meriah.Yakni menenpelkan pamplet dikantor-kantor supaya ketika warga datang mereka tahu kemana harus berurusan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan.Tujuannya adalah agar semua biaya urusan adminitrasi jelas secara terang benderang, saran Agus.

"Untuk dinas kesehatan izin praktek dokter, izin klinik,rekomendasi toko obat pelayanan masih merah. Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah masih rendah. Dan dinas Lingkungan hidup masih merah dan dinas Pekerjaan umum juga masih merah.
Sedangkan lanjut Agus Penanaman Modal, Perijinan Satu Atap dan Tenaga Kerja nilai baik. Dinas Pendidikan dan dinas perhubungan masih bagus. Lain halnya kata Agus Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perternakan (DKPPP) masih merah. Dinas sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga masih merah," ungkap Agus.

Sementara itu bupati Sekadau Rupinus dalam sambutan meminta kepada instansi yang masih raport merah soal pelayanan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan.
Sebab lanjut dia, untuklah tugas yang kita emban. Apabila dalam pelayanan kita terhadap masyarakat kita tidak taat pada amanat UU nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,kata Rupinus.

"Misalnya ada warga dari pedalaman yang hendak menglegalisir izajah. Lalu sampai di kantor Dinas petugas yang bersangkutan tidak ada di tempat. Lalu orang tersebut harus menginap di hotel kemudian biaya makan minum menungu petugas besoknya baru masuk kantor. Nah, hal begini hanya untuk legalisir ijazah mereka harus merogoh kantong lebih dalam dan menbuang waktu dua hari. Kelihatannya saja sepele tapi konerja yang begini tentu menyulitkan dan menyensarakan warga," ingat Rupinus.

Rupinus meminta agar, kedepan bagi dinas-dinas yang raportnya masih merah segera ada perbaikan,supaya kedepan lebih meningkatkan pelayanan publik, pintanya. (Tjo)