Kabupaten Sintang Raih Peringkat Ketiga Keterbukaan Informasi

351

SINTANG | SenentangNews.com – Pemerintah Kabupaten Sintang meraih Peringkat Ketiga dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam hal keterbukaan Informasi. Penghargaan ini diserahkan oleh kepada Oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Bupati Sintang H. Jarot Winarno, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (10/1).

Pemeringkatan penilaian badan publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat merupakan tugas yang harus dilaksanakan untuk memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbatasan Informasi Publik pada badan publik.

Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Tulus Subarjono, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dianugerahi sebagai provinsi terbuka pertama di Indonesia. Keterbukaan informasi ditandai dengan tertib administrasi.

“Saya juga menegaskan penghargaan ini luar biasa. Jadikan ini semangat untuk terbuka. Jaga dan pertahankan keterbukaan informasi publik ini. Masyarakat juga harus memanfaatkan keterbukaan informasi publik ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan hak bertanya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn, juga turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan badan publik yang sudah bersedia mendukung keterbukaan informasi publik di Kalbar.

“Kami sudah menilai 200 badan publik yang ada di Kalimantan Barat dan sudah kami bagi kedalam delapan kategori yakni pemerintah kabupaten / kota, partai publik, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat / non government organization, lembaga vertikal, lembaga struktural, lembaga non struktural, BUMN / BUMD,” ucapnya.

Ia mengatakan penilaian ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Pihaknya akan terus mendorong agar badan publik bisa memberikan pelayanan informasi dan memberikan data serta informasi kepada masyarakat secara baik. Pemeringkatan ini untuk mengetahui kepatuhan badan publik khusus pada keterbukaan informasi publik, mendapatkan gambaran keterbukaan informasi oleh badan publik serta mendapatkan gambaran kinerja PPID masing-masing badan publik.

“Kami sudah mengirim kuesinoner ke 200 badan publik. Hasil kuesioner tersebut sebagai informasi awal untuk kami himpun, kemudian kami melakukan kunjungan ke badan publik yang sudah mengembalikan kuesioner tersebut untuk melihat antara kebenaran kuesioner yang sudah diisi dengan fakta dilapangan,” katanya.

Menurutnya, ada empat indikator yang dinilai yakni mengumumkan informasi publik dengan bobot 25%, menyediakan informasi publik dengan bobot 20%, melayani informasi publik dengan bobot 25%, dan mengelola dan mendokumentasikan informasi publik dengan bobot 30%.

“Kami sudah membentuk Tim Penilai yang berjumlah 10 orang anggota yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, PPID Utama Provinsi Kalbar, Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, Akademisi, perwakilan media cetak dan perwakilan media elektronik,” tuturnya.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Antoni Sebastian Runtu menyampaikan Undang-Undang KIP diberlakukan di Indonesia sudah selama tujuh tahun.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang undang undang ini sangat penting untuk mendorong pemerintah dan masyarakat modern. Undang-Undang ini mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat yang baik,”ucapnya.

Ia mengatakan pihak terus mendorong pemerintahan yang terbuka dengan memberikan ruang bagi masyarakat dan pengawasan. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi sehingga memungkinkan masyarakat terlibat secara elektronik pula.

“Saya mengapresiasi pemerintah daerah dan badan publik lainnya yang sudah berusaha memberikan pelayanan informasi secara terbuka. Perbaiki terus prosesnya sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara. PPID yang sudah ada dapat difungsikan dengan baik dan pemda harus memberikan anggaran untuk operasional PPID di daerah,” pungkasnya.

Selain penganugerahan Pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017, dilakukan juga Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik yang dokumennya ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota Se Kalimantan Barat.

Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka sebagai tindak lanjut terpilihnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang meraih peringkat pertama dalam keterbukaan informasi tingkat nasional pada 21 Desember 2017 lalu.

Deklarasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat merupakan kesadaran bahwa keterbukaan merupakan syarat mutlak dalam demokrasi sebagai perwujudan pemerintahan yang terbuka menuju tata kelopak pemerintahan yang baik dan bersih.

Komitmen untuk menyediakan informasi yang lengkap secara terbuka, transparan dan akuntabel. Serta siap melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana serta membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. (Hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here