Sekilas Info

Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LPJ 2016, Tujuh Fraksi Kritik Bupati

Fraksi PDI Perjuangan Melalui Juru Bicaranya Tuanh MAngasih ST. M Si Menyampaikan PU Terhadap LPJ Bupati Tahun 2016, Rabu (2/8)

SINTANG | SenentangNews.com- DPRD Kabupaten Sintang Menggelar Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2017, di ruang rapat paripurna DPRD Sintang jalan M.Saad, Rabu (2/8).

Kali ini, sidang yang diikuti 28 anggota DPRD Sintang termasuk ketuanya, Jefray Edward M. Si serta dua wakilnya Terry Ibrahim SPd serta Sandan S. Sos, mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tantang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan realisasi semester 1 dan prognosis enam bulan berikutnya APBD tahun anggaran 2017

Tak hanya dihadiri kalangan anggota DPRD Sintang, sidang paripurna yang berlangsung tertib ini juga dihadiri bupati Sintang Jarot Winarno. Hadir pula Kapolres Sintang AKBP Sudarmin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sintang.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sintang Jefray Edward M.Si mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota dewan dan tamu undangan.

“Karena kehadiran anggota dewan sudah mencukupi, maka sidang paripurna bisa kita mulai,” ucapnya, lantas mengetuk palu sidang,"kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya masing-masing fraksi diberikan kesempatan membeberkan pandangan umumnya. Fraksi Partai PDI Perjuangan lebih dulu mendapatkan kesempatan. Tuah Mangasih ST M. Si didaulat menjadi penyampai pertama dari fraksi ini.

Dikatakannya, Pemkab Sintang sebagai bagian birokasi bertujuan melayani masyarakat, mulai lapisan paling bawah dan paling atas. Berjalannya waktu, banyak tuntutan masyarakat yang harus direspons pemerintah, termasuk memberikan pelayanan terbaik.

“Masyarakat harus diberikan pelayanan prima. Hal ini dapat terealisasi bila ditunjang kelembagaan yang dinamis sesuai kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat dan intern organinasi,” ucapnya.

Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Sintang dapat lebih giat melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai modal dasar pendapatan.

“Fraksi PDI Perjungan juga mengharapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memacu serapan anggaran yang telah direncanakan agar SILPA tahun berjalan tidak menjadi besar. Jangan sampai membuat program kegiatan yang bersifat perencanaan dan pada akhirnya akan menambah beban pembiayaan daerah,”jelasnya.

Selain itu Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Sintang agar terus menghimbau masyarakat supaya dalam mengahadapi musim kemarau tahun 2017 untuk selalu waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah antisipasi.

“Kami Fraksi PDI Perjungan menghimbau kepada pemerintah segera mengambil langkah supaya dalam menghadapi musim kemarau tidak terjadinya korban kepada masyarakat,”jelasnya.

Kemudian pandangan umum kedua disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Herimaturida M.Pd, dalam pemadangannya secara umum fraksi Gerindra menyoroti perlunya Pemda Sintang untuk melakukan trobosan-trobosan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendati PAD Sintang mengalami peningkatan, namun partai besutan Prabowo tersebut menilai masih banyak sumber-sumber yang belum digali secara optimal.

“Dengan PAD yang besar ketergantungan kita terhadap dana perimbangan nantinya sedkit berkurang bilamana kondisi perekonomian lemah,”ungkapnya.

Setelah menelaah dan mengkaji nota pengantar dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, serta filosofis, maka Fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Markus Jembari SE menyatakan mendukung Raperda tersebut agar terciptanya struktur organisasi Pemda Kutim yang andal, efisien, serta efektif.

“Kita harus cermat dan mempelajari Raperda ini. Seperti anggaran pembiayaan, apakah output yang keluar akan ada korelasi positif terhadap pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Pandangan selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Nasdam, Golkar, PKPI, PKB serta Fraksi Amanat Persatuan, yang dibacakan juru bicaranya masing-masing fraksi. Tak banyak hal yang disoroti. Dalam penjelasannya Fraksi Nasdam, Golkar, PKPI, PKB serta Fraksi Amanat Persatuan mengapresiasi capaian terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang belum lama ini diraih Pemda Sintang.

“Semoga raihan WTP tahun ini dapat memacu Pemda Sintang untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bumi senentang ini,” tandasnya. (bny)