Sekilas Info

Dewan Pertanyakan Izin Sandar Tongkang di Sungai Ayak

SEKADAU | SenentangNews.com - Salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Sekadau mempertanyakan izin ponton yang bersandar di Sungai Kapuas tepatnya di Desa Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir. Diketahui Ponton tersebut pengangkut cangkang sawit milik perusahaan yang beroprasi di wilayah Belitang Hilir.

"Hari ini saya lihat tongkang berada di pinggir sungai. Kami ingin mempertanyakan apakah ada izin kepada Dinas Perhubungan, karena aktivitasnya sangat besar yaitu mengangkut cangkang sawit,” kata Yodi Setiawan, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau mepertanyakan Rabu kemarin.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, Ponton tersebut memang mengangkut cangkang sawit, namun keberadaan tidak memiliki legalitas atau ijin.

Untuk Ia meminta, jika ada izin tersebut harus disampaikan kepada masyarakat setempat, bahkan ke kabupaten kepada dinas terkait.

“Banyak masyarakat bertanya apakah ada izinnya, termasuk anggota dewan. Jika ada sampaikan suratnya, karena kalau dilihat Ponton itu singgah bukan dipelabuhan yang sudah memiliki ijin, sehingga semakin kami pertanyakan legalitas, sebab dia beroprasi di kabupaten sekadau mestinya harus ada pemebritahuan” tegas Politikus dari Partai besutan Probowo ini.

Yodi juga meminta bila aktivitas tersebut tidak memiliki izin, baik itu dari provinsi atau kabupaten maka Pemkab harus mengambil tindakan tegas.

“Kalau terbukti tidak ada izin, ini merupakan pelanggaran maka aktivitasnya harus dihentikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Fendy mengatakan, pihaknya pernah mendengar informasi bahwa Ponton pengangkut cangkang sawit di Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir. Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada surat yang masuk kepada pihaknya mengenai aktivitas tongkang tersebut.

“Belum ada surat yang masuk ke kami tentang hal ini apakah ada ijin atau tidak. Kalau ada mestinya mereka meyurati kita untuk pemberitahuan kalau mereka memang izin dari Provinsi,” ungkapnya.

Fendy menjelaskan, untuk angkutan baik darat maupun sungai yang sifatnya antar kabupaten dalam satu provinsi maka yang memberi izin bukanlah kabupaten, melainkan Pemerintahan provinsi,terangnya

"Jika antar wilayah dalam satu kabupaten maka yang memberikan izin adalah kabupaten.
Tongkang di sungai ayak itu, kalau tidak salah di pihak provinsi dan harusnya ijin juga dari kabupaten. nanti akan kami tanya lebih lanjut,” pungkasnya (tjo)